Law Office

Supriadi Kujang & Partners

Click here to edit subtitle


* Penulis adalah Praktisi Hukum dan Pemerhati Masalah Sosial – Politik.

 

 

KitaTerjebak dalam Harapan & Kemunafikan

 on Thursday, October 29, 2009 at 9:21pm

 

 

Sedih bercampur kesal belakangan menyaksikan realita yang terjadi di negeri ini. Betapa tidak..institusi-instistusi penegak Hukum serta tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi Panutan malah terjebak dalam lingkaran setan suatu skenario besar yang diciptakan tanpa ending yg jelas kapan kan berakhir. Semuanya ribut dan berantem....KPK diobok-obok....Pimpinannya di tangkepin....Kepolisian ..... Kejaksaan..... Mahkamah Konstitusi..Komisi Yudisial....Mahkamah Agung berikut Hakim-hakimnya...DPR beserta Politisinya....Akademisi & Kaum Professional.... semua terlibat dalam sebuah kemelut atas nama Hukum, Keadilan atau entah apalah... Padahal kalau difikir sebenarnya tujuannya sama..menegakan Keadilan & Supremasi Hukum..memberantas Korupsi.... Tapi dengan cara-cara & kelakuan yang terjadi sekarang ini justru bukannya memnjernihkan permasalahan atau bahkan menemukan solusinya...malahan yang ada menambah ribet dan semrawut seperti benang kusut..... Apakah kita tidak sadar jika ternyata dengan realita dan fenomena yang terjadi sekarang ini "Mereka Para Penjahat Rakyat" sedang tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan "Tontonan Konyol" ini????

Kalau kita mau instrospeksi diri..Bisa kah kita anya mengandalkan KPK..Kejaksaan..Kepolisian dan sebagainya saja...Sudahkan DPR beserta Pemerintah (Presiden) menyiapkan dan membuat Peraturan & Perundang-Undangan yang akan menjadi payung hukum nantinya secara Benar, Tepat & Tegas? Bagaimana dengan Orang-orang yang akan dipilih untuk duduk didalmnya apakah benar-benar telah memenuhi kriteria yang tepat.... Bagaimana dengan institusi-institusi pendukung lainnya seperti Lembaga Perlindungan Saksi & Korban apakah sudah siap dan bisa berjalan sebagaimana diharapkan? Padahal andai lembaga semacam ini benar-benar bisa berfungsi sebagaimana mestinya pasti semakin banyak orang-orang yang berani melapor dan menajdi Saksi untuk mengungkap berbagai kejahatan besar dinegari ini... Harusnya kita semua bersatu menyamakan visi dan misi..menyatukan tekad bulat bersama mencapai seperti yang diidamkan dan diharapkan...Tidak ada yang paling hebat atau paling berkuasa dinegeri ini...Tidak ada yang kebal hukum dinegeri ini....Andai semua itu bisa dilakukan..... Percayalah....KITA PASTI BISA!!!

 

 

KORUPSI..... Bisa DiBerantas Koq...

 on Wednesday, December 16, 2009 at 4:17pm

 

Selama ini orang hanya tau dalam persepsinya korupsi hanya masalah uang. Padahal korupsi bukan hanya sebatas itu, antara lain: korupsi waktu & penyalahgunaan wewenang serta jabatan juga bisa termasuk kedalam korupsi. Berapa banyak waktu yang terbuang percuma, padahal apabila dipergunakan atau dimanfatkan secara efektif & efisien tentu akan berpengaruh besar pada ongkos kerja dan atau biaya produksi. Sedangkan penyalahgunan wewenang & jabatan seperti halnya yang selama ini banyak terjadi, yaitu jual-beli perkara, uang sogok, pungli dan sebagainya.

 

Korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi disektor swastapun banyak terjadi. Tetapi karena yang menjadi fokus perhatiaan terutama semenjak adanya KPK, subjek & objek dari korupsi dibatasi hanya bagi penjabat atau abdi negara yang mengakibatkan kerugian uang negara saja.

 

Begitupun korupsi tidak hanya terjadi ditingkat elite pusat tetapi juga terjadi dilapisan bawah, mulai dari Pemda sampai tingkat pemerintahan terendah yaitu kelurahan.

 

Disetiap Institusi/Lembaga/Departemen dan sebaginya harus mulai difokuskan untuk menata ulang (reformasi) dri mulai mekanisme, struktur serta penempatan orang-orang yang ada di dalamnya agar bukan hanya pintar (smart) tetapi juga harus bersih, jujur, bertanggungjawab serta amanah sesuai sumapah jabatannya. Fungsi pengawasan melekat (waskat) yang dulu begitu sering didengar harus diaktifkan lagi. Begitupun pengawasan ekstern harus semakin dibenahi & ditingkatkan.

 

Pada Lembaga Penegak Hukum, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, KPK justru harus lebih diutamakan, karena pada institusi-institusi tersebut menjadi barometer apakah pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan & supremasi Hukum bisa ditegakan.

 

Sanksi bagi tindak pidana korupsipun harus semakin diatur secara tegas dan diperberat; Sanksi Administrasi berupa penurunan pangkat atau jabatan sampai pemecatan, Sanksi Pidana berupa hukuman bagi Abdi Negara (PNS) penjara minimal 15 tahun dan terberat hukuman seumur hidup, dan Sanksi Perdata berupa perampasan dan atau pengembalian hasil-hasil korupsi. Sedangkan bagi Aparat Penegak Hukum Sanksi hukuman Pidananya harus jauh diperberat, yaitu minimal penjara 25 tahun maksimal hukuman mati. Jadi bukan hanya hukuman ringan 1-3 tahun penjara, dipotong masa tahanan & remisi kemudian bebas menikamti hasil korupsinya.

 

Lembaga - lembaga pendukung antuk pemberantasan korupsipun harus lebih dimaksimalkan fungsinya serta ditingkatkan kinerjanya, seperti: Lembaga Perlindungan Saksi & Korban agar masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi berani untuk melapor dan menjadi saksi, PPATK, harus jeli dan berani mengawasi & melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut diduga uang hasil pencucian uang atau korupsi. Begitupan BPK & BPKP harus benar-benar dalam mengaudit keuangan negara dan pemerintahan, bukan sekedar terima laporan ABS dan sejumlah amplop saja.

Ditubuh Kepolisian juga, meski sudah ada Kompolnas tapi perannya belum begitu berarti. Di Kejaksaan meski ada Jaksa Agung Muda Pengawasan tapi masih saja banyak Jaksa-jaksa Nakal Bromocurahnya.

 

Audit atas kekayan para Pejabat sebelum dan setelah selesai jabatannyapun juga harus dilakukan.

 

LSM atau Lembaga Non Profit, seperti ICW & TI, harus juga terus diberdayakan serta ditingkatkan fungsi serta kinerjanya karena mereka bisa memberikan masukan yang positif terhadap pemberantasan korupsi.

 

Jadi sebenarnya gak susah koq memberantas korupsi..tinggal good will atau keinginan baiknya dan usaha yang sungguh-sungguh penuh keseriusan serta keberanian. Kasus-kasus korupsi harus diusut tuntas bukan hanya diselesaikan sebatas kompromi politik. Terus beri kesempatan yang muda-muda untuk tampil dan membuktikan memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Yang muda jauh lebih bisa ..jauh lebih berani.... Indonesia Berani??? Indonesia Bisa!!!

 

 

P A N G L I M A

on Saturday, May 23, 2009 at 8:18pm

 

P A N G L I M A

Ol

 

 

Ketika mendengar kata “PANGLIMA”, yang ada dibenak kita adalah seorang pemimpin yang berada digaris depan dengan banyak anak buah yang siap menerima semua perintahnya. Jabatan Panglima disandang oleh seorang yang memiliki kemampuan tinggi dan berjiwa pemimpin serta smart dalam me manage prajuritnya dan mengatur segala macam strategi.

 

Konon Panglima sudah dikenal sejak jaman Kekaisaran Romawi dan Yunani kuno, kemudian terus berkembang luas sampai pada jaman Kerajaan-kerajaan masih exist di nusantara. Begitupun ketika jaman penjajahan sebelum kemerdekaan. Sebut saja; Patih Gajah Mada, seorang Panglima Kerajaan Majapahit yang namanya begitu harum karena berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di nusantara. Panglima Besar Soedirman tokoh pejuang gerilya yang disegani baik oleh prajurit bawahannya maupun lawan-lawannya.

 

Dalam struktur Pemerintahan, Panglima adalah jabatan strategis yang diangap memiliki “Power” kekuasaan yang besar disamping Pemerintahan itu sendiri.

 

Begitupun dalam struktur tubuh organisasi Militer. Jabatan Panglima TNI merupakan pucuk pimpinan yang sangat vital, sehingga tidak heran kecemburuan masing-masing angkatan di tubuh TNI selalu menjadi rebutan dan seringkali dipolitisir oleh para politikus yang memiliki berbagai kepentingan. Belakangan bahkan tidak sedikit para mantan Jenderal yang terjun ke dunia politik praktis dengan mendirikan Partai Politik atau mencolonkan diri menjadi Calon Presiden.

 

Seiring perjalanan waktu makna dan hakikat kata Panglima mengalami perluasan. Seperti halnya dalam dunia Politik Kenegaraan kata Panglima diasumsikan lebih sebagai “POWER”, dimana Politik lebih dianggap serta ditempatkan sebagai Panglima. Segala sesuatu yang berhubungan dengan management Pemerintahan dan Ketatanegaraan, Politik dijadikan alat untuk mencapai tujuan.

 

Para Politikus beranggapan, setiap keputusan politik adalah Penglima diatas segala kekuasaan yang ada. Bisa dapat diterima jika politik memiliki peran yang sangat besar dan dominan. Karena Politik itu sendiri adalah bukan hanya sekedar ilmu tetapi juga seni untuk mencapai tujuan kepentingan tertentu. Namun yang ironis adalah manakala Politik hanya dijadikan alat dan kendaraan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan untuk tujuan kelompok tertentu saja. Dan yang lebih ironis serta sangat disayangkan adalah kebijakan-kebijakan politik yang mereka ambil sering kali tidak aspiratif dan tidak mewakili kepentingan orang banyak, namun cenderung merugikan dan membawa penderitaan rakyat. Kepentingan-kepentingan politik yang dimainkan oleh Politikus-politikus seolah-olah menjadikan negara layaknya permainan catur, dimana rakyat adalah pion-pion yang dapat digerakan dan diatur demi sebuah kemenangan dan kepentingan mereka.

 

Setelah rezim Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki babak baru setelah memasuki era Reformasi, dimana banyak bermunculan Partai Politik yang mengklaim mewakili aspirasi rakyat banyak, namun pada kenyataannya tidak lebih baik dari rezim era sebelumnya. Parpol tak ubah hanyalah kendaraan politik bagi mereka yang memiliki kesamaan kepentingan semata.

 

Coba kita tengok para wakil rakyat kita yang duduk dibangku Parlemen. Kinerja mereka seakan tak ada habisnya menjadi bahan pergunjingan ditengah-tengah rakyat yang diwakilinya. Parlemen yang seharusnya merupakan suatu lembaga tinggi Negara yang mengakomodir dan refleksi kepentingan bangsa secara keseluruhan, tak ubahnya seperti Taman Kanak-kanak, seperti yang pernah diungkapkan oleh salah seorang Presiden. Badut-badut politik seakan lebih dominan menguasai panggung politik kenegaraan. Sehingga tak ayal lagi jika produk atau out put yang mereka hasilkan pun dianggap guyonan belaka. Karena setiap saat bisa berubah berdasarkan “pesan-pesan sponsor” dan “kepentingan tertentu”. Maka tak aneh jika kebijakan politik yang diambil sering kali malahan bertentangan dengan hati nurani rakyat.

 

Saat ini rakyatpun dibuat bingung dalam pertentangan politik antara Pemerintah versus DPR. Karena meskipun dalam Konstitusi negara kita menganut sistem Presidensil, yang berarti Presiden dan para kabinet serta aparatur Pemerintahannya yang diberikan ”mandat sebagai operasional” negara ini, tetapi ternyata DPR tak mau kalah memainkan perannya yang terkadang berlebihan sehingga timbul kesan negara kita menganut sistem Parlementer, karena dominasi peran Parlemen begitu besarnya.

 

Ketika memasuki masa-masa pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih Kepala Daerah, anggota wakil rakyat baik di tingkat DPRD maupun DPR, Partai Politik (Parpol) melalui calon-calon yang diusungnya berusaha mendekati dan mempengaruhi rakyat pemilihnya dengan berbagai cara dan iming-iming tertentu. Namun ketika telah berhasil mencapai tujuannya dan terpilih mereka malah lupa akan janji-janji manis dan malah terbuai dengan syurga dunia kekuasaan.

 

Ketika Pemilu awal Reformasi yang paling banyak diusung untuk maju ke kancah politik praktis adalah para aktifis yang dinilai vocal dan berani, maka fenomena yang belakangan terjadi adalah tampilnya para publik figur (artis atau selebritis) meski kebanyakan hanya bermodalkan popularitas belaka.

 

Rakyat masih saja terus dibodohi demi kepentingan politik mereka, yang bermuara pada kepentingan pribadi maupun kelompok. Penguasa sepertinya akan selalu sama saja, menempatkan dan menjadikan politik sebagai Panglima dinegara ini

 

Dalam UUD 1945, Negara kita adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan atas hukum. Ini yang perlu digaris bawahi, bahwa tidak ada dalam Konstitusi kita, Negara berdasarkan atas Politik. Meskipun Hukum adalah salah satu produk Politik, namun adalah tidak sepatutnya hukum hanya dijadikan tameng politik belaka. Justru hukumlah yang seharusnya menjadi Panglima. Karena Hukum bersifat netral. Netralitas hukum dapat dijadikan barometer serta mengatur kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara. Karena Power tendency to corrupt and absolute power is absolute corrupt.

 

Seperti halnya dimana rezim yang berkuasa saat ini sedang mengibarkan bendera dan memukul genderang pemberantasan korupsi, maka adalah sangat tepat bila Hukum tampil dan dijadikan sebagai Panglima. Karena dengan mengedepankan Hukum maka asas Legalitas kepastian dan kesamaan kedudukan dalam Hukum lebih terjamin, sehingga jaminan hak-hak politik setiap warga negarapun jelas jauh lebih terjamin. Pemerintah atau siapapun yang merasa berkuasa atau memiliki kekeuasaan tidak dapat begitu saja memaksakan kehendaknya, kareana adanya jaminan kesamaan hak tersebut.

 

Aturan main yang jelas dan pasti telah diatur dalam Hukum akan pula menjadi rambu-rambu politik bagi siapapun juga termasuk partai politik manapun. Dengan mengedepankan hukum, maka diharapkan tidak adalagi arogansi kekuasaan.

 

Kita dapat melihat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dewasa ini, dimana Hukum tidak pandang buluh menindak dan mengambil sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Law enforcement dirasakan mulai terlihat jauh lebih baik. Politikus-politikus yang selama ini biasanya bermain dan ikut intervensi dalam pengambilan penyidikan dan penjatuhan sanksi hukum, terlihat mulai tidak berani lagi menampakan diri. Begitupun mafia-mafia pengadilan yang selama ini bermain dengan aparat penegak hukum bromocurah mulai pula ekstra hati-hati menampakan taringnya.

 

Hukum mulai tampil sebagai anglima dinegara kita. Yang pada akhirnya dalam realita dimasyarakat, penegakkan hukum mulai dapat dirasakan hasilnya. Penindakan kepada setiap pelanggar Peraturan Perundang-undangan dapat dijatuhkan dengan tegas tanpa harus melihat lagi status sosial, ekonomi dan politik.

 

Mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini sangatlah berbeda jauh dengan fenomena yang terjadi sebelum hukum menjadi Panglima seerti sekarang ini. Dulu ketika Politik yang menjadi Panglima, Hukum hanyalah dijadikan alat oleh Penguasa yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaan dan menekan lawan-lawan politiknya.

 

Dalam hal penegakkan hukum pun, sanksi hukum hanya dapat menjangkau masyarakat kelas bawah atau pihak-pihak yang diangap merugikan kelompok tertentu saja. Namun saat ini ketika Hukum tampil sebagai Panglima, jaminan atas persamaan hak dan perlakuan dalam hukum dan segala bidang jauh lebih terjamin. Meskipun demikian disana-sini masih saja ada kepentingan-kepentingan status quo yang bermain yang berusaha untuk menggulingkan kekuasaan yang ada dan bahkan yang paling menakutkan adalah menghalang-halangi dan merusak tatanan yang sudah dibenahi agar hukum tidak dijadikan lagi sebagai Panglima, karena dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan serta kepentingan mereka.

 

Harusnya mereka sadar bahwa adalah sudah bukan pada jamannya lagi menempatkan kepentingan lain seperti politik untuk dapat terus dipaksakan menjadi Panglima dan mengenyampingkan hukum yang hanya ditempatkan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan mereka guna mencapai kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu saja. Karena biar bagaimanapun masyarakat sudah semakin dewasa cara berfikir dan bertindaknya. Masyarakat bisa menilai apa yang sudah seharusnya dan tidak seharusnya terjadi.

 

Belajar dari pengalaman sejarah masa lampau dibelahan dunia manapun, ketika political power begitu mendominasinya, yang terjadi kemudian adalah revolusi rakyat. Yang pada gilirannya adalah tampilnya hukum sebagai panglima. Begitupun di Indonesia, setelah terjadinya “setengah revolusi” yang kemudian dikenal sebagai reformasi, kekuatan politik mulai tumbang dan hukum pulalah yang kini mulai tampil sebagai panglimanya.

 

Hukum justru dapat dijadikan rule of law dan rambu-rambu dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan norma dan kaedah yang ada dan berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus merugikan pihak manapun.

 

Rakyatpun seyogyanya lebih berani bertindak secara arif dan bijaksana untuk tunduk kepada aturan hukum yang berlaku yang akan menjadi payung hukum dalam mengatur segala sesuatu di semua sektor kehidupan.

 

Dengan wibawa hukum yang semakin kental dan nyata, adalah tak salah jika Panglima yang seharusnya tampil sebagai garda terdepan demi adanya kepastian hukum, kestabilan politik dan ekonomi yang pada akhirnya dapat segera mewujudkan cita-cita bangsa ini, yaitu terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga.

 

 

Jakarta, 2 Juni 2008

 

* Penulis adalah Praktisi Hukum, Pengamat Sosial dan Politik, tinggal di Jakarta.

 

 

URGENSI UNDANG-UNDANG KEDOKTERAN DAN MAL PRAKTEK

on Saturday, May 23, 2009 at 8:19pm

 

URGENSI UNDANG-UNDANG KEDOKTERAN

DAN MAL PRAKTEK

(Sorotan Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia)

 

 

 

Profesi Dokter adalah salah satu profesi terhormat dan bergengsi serta mulia. Bagaimana tidak, dokter dianggap sebagai “kepanjangan tangan Tuhan” untuk menyembuhkan mereka yang menderita suatu penyakit. Jika di jaman dahulu masyarakat begitu mempercayai tabib atau dukun, maka di jaman yang serba modern ini, masyarakat cenderung lebih mempercayai dunia medis modern, yaitu pengobatan oleh tenaga dokter. Namun profesi terhormat dan mulia tersebut acap kali tercoreng dengan ulah atau tindakan para dokter yang tidak berkerja secara professional serta kurang menguasai keilmuannya, atau yang lazim disebut sebagai Mal Praktek.

 

Fenomena mal praktek yang banyak dijumpai sebenarnya merupakan fenomena gunung es bola salju (snow ball), maksudnya angka yang tidak muncul kepermukaan sebenarnya masih jauh lebih besar dan banyak. Padahal mal praktek adalah suatu tindak pidana.

 

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa mal praktek sering kali tidak terangkat kepermukaan, antara lain, tingkat pendidikan masyarakat kita yang masih rendah, tingkat ekonomi masyarakat yang masih dibawah standar, intervensi atau tekanan pihak tertentu dan sebagainya.

 

Mal Praktek tidak hanya dilakukan di tempat praktek dokter pribadi atau klinik-klinik kecil, bahkan di Rumah Sakitpun acap kali ditemukan mal praktek. Tidak hanya Rumah Sakit milik Pemerintah, tetapi juga terjadi di Rumah Sakit Swasta yang seharusnya lebih memberikan pelayanan yang bersifat private dan terbaik bagi para pasien-pasiennya.

 

Pelayanan medis yang diberikan oleh rata-rata Rumah Sakit di Indonesia memang harus diakui masih belum standard serta cenderung mengabaikan hak-hak pasien. Apalagi semenjak Rumah Sakit dirubah orientasinya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta berorientasi bisnis (komersil), maka pelayanan kesehatan terkadang sering terabaikan tetapi lebih kepada money atau profit oriented (keuntungan).

 

Peralatan medis (kedokteran) yang semakin modern dan canggih, sayangnya tidak diimbangi oleh mutu tenaga medis itu sendiri yang harusnya jauh lebih baik dari pada sekedar mengandalkan alat-alat atau mesin-mesin modern. Mutu tenaga medis, baik itu dokter, perawat dan tenaga non medis sebagai penunjang, setiap tahun dirasakan mengalami penurunan kwalitas atau mutunya. Kurikulum dan system pendidikan profesi Kedokteran dan tenaga medis harus dibenahi. Karena profesi itu nantinya berhubungan dengan nyawa manusia maka lulusan yang dihasilkan harus benar-benar qualified serta memenuhi standard internasional.

 

Dokter-dokter senior, perawat serta tenaga medis yang lebih senior seharusnya pro aktif mengawasi dan membimbing serta menjadi mentor para juniornya. Bukannya malah menjadikan mereka sebagai suatu ancaman pesaing. Karena yang sering dijumpai dalam praktek keseharian di rumah sakit, terutama rumah sakit milik Pemerintah seperti pada ruang-ruang perawatan pasien inap bahkan emergency room, hampir tidak dijumpai dokter spesialis penanggung jawab standby pada suatu bangsal rawat khusus tertentu, seperti penyakit dalam dan sebagainya. Biasanya yang ada hanya dokter umum yang dibantu dokter-dokter baru praktek. Sehingga adalah menjadi ironis ketika pasien yang seharusnya mendapat pengobatan yang intensif dan khusus malah menjadi seperti ”kelinci percobaan”. Itupun masih sangat lamban sekali dalam memberi pertolongan atau tindakan medis yang diperlukan.

 

Belum lagi sering kali Pasien harus mengkonsumsi obat-obatan yang terkadang tidak perlu. Entah kata apa yang tepat antara ”terpaksa” atau ”dipaksa” menebus obat yang belum tentu cocok, padahal harganya selangit. Terkadang yang lebih parah adalah obat yang diberikan malah menambah komplikasi karena tidak cocok atau efeknya memicu suatu penyakit tertentu. Padahal tujuan mereka berobat adalah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita bukannya malah menambah penderitaan. Mungkin karena dokter sering kali mencari sampingan sebagai ”kepanjangan tangan” dari sales marketing obat perusahaan farmasi.

 

Bentuk-bentuk mal praktek sendiri beraneka ragam, dari mulai salah diagnosa penyakit, pemberian resep obat yang keliru, bahkan suatu tindakan medis tertentu seperti operasi. Beberapa jenis mal praktek sempat terangkat kepermukaan dan dimuat di surat kabar atau media massa cetak maupun layar televisi. Yang sempat di-expose dan di-blow up adalah kasus mal praktek yang menimpa artis Sukma Ayu dan kasus istri dari seorang Pengacara kondang. Mungkin karena dialami oleh seorang artis dan orang yang punya nama maka kejadian tersebut menjadi pusat perhatian dan buah bibir masyarakat, sementara kasus-kasus lainnya masih sedikit yang mendapat perhatian.

 

Padahal hak atas jaminan pelayanan kesehatan jelas merupakan hak asasi yang seharusnya pihak manapun terutama Negara untuk lebih concern terhadap hal ini. Bahkan hal tesebut secara pasti termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang saat ini telah mengalami perubahan (Amandemen), yaitu dalam Pasal 28 huruf H ayat 1 : “Setiap orang berhak hidup sehat dan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

 

Dari ketentuan konstitusi tersebut adalah sudah sepatutnya Pemerintah bersama Legislative sesegera mungkin membuat aturan berupa Undang-undang tentang Mal Praktek dalam dunia Kedokteran, sebagai payung hukum dalam memberi jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga hak-hak masyarakat, dalam hal ini Pasien dan keluarganya yang merasa dirugikan atas tindakan petugas medis dan atau klinik maupun rumah sakit dapat lebih mendapat jaminan akan hak-haknya tersebut.

 

Apalagi bagi Pasien yang menggunakan Kartu Askes atau Askeskin. Jangan harap mereka meminta pelayanan yang layak dan manusiawi, untuk dapat diterima dan mendapatkan pelayanan kesehatan saja sudah memerlukan ”perjuangan yang ekstra sabar”.

 

Kenapa Undang-undang tersebut sangat mendesak diadakan, karena memang fakta-fakta di lapangan kondisi pelayanan kesahatan sudah sangat memperihatinkan. Dimana hak-hak Pasien sering kali diabaikan dan bahkan dirugikan. Pasien selalu diposisikan sebagai “objek” yang harus mau menerima apapun yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis maupun ketentuan rumah sakit atau klinik kesehatan. Meski dalam realita apa yang dilakukan oleh pihak dokter atau tenaga medis maupun rumah sakit acap kali bukan sekedar kelalaian biasa tetapi sudah memasuki zona hukum pidana.

 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang sebenarnya mencakup beberapa hal yang dapat mencover delik Mal Praktek, yaitu: BAB XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan, Pasal 359: “Barangsiapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 Ayat (2) : “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan”. Pasal 361 : “Jika kejahatan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian (profesi), maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian (profesinya) dalam mana dilakukan kejahatan, dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”. Jadi sekalipun belum ada Undang-undang tentang Kedokteran yang mengatur masalah Mal Praktek, sebenarnya dapat dijerat dengan KUHP. Meskipun seharusnya ada Perundangan yang lebih khusus mengaturnya (Lex Specialis).

 

Meski dalam organisasi Kedokteran (IDI) ada semacam lembaga kehormatan dan konsil kedokteran, tetapi dalam hal-hal yang menyangkut kode etik yang telah menjurus dan memasuki crime zone karena menyangkut sesama rekan seprofesi maka seringkali tidak objektif serta tidak fair. Sanksi yang adapun hanya sebatas sanksi administrasi belaka. Tidak sebanding dengan kesalahan fatal yang diakibatkannya.

 

Belum lagi faktor lain yang menyulitkan dalam proses penyidikan maupun pengadilan nantinya, terutama dalam hal pembuktian dan saksi ahli yang dibutuhkan. Karena menyangkut profesi dokter maka saksi ahlinyapun harus dari dunia kedokteran pula, padahal hampir dapat dikatakan tidak ada rekan seprofesi yang mau melakukannya. Sekalipun mau pasti tidak objektif dalam memberikan kesaksian.

 

Belakangan setelah bermunculannya LSM dan LBH yang khusus menangani permasalahan seputar kesehatan, ditambah sikap dan tingkat pendidikan serta kesadaran masyarakat yang lebih maju dan lebih kritis, polemik tentang pelayanan kesehatan dan Mal Praktek semakin banyak muncul kepermukaan, meskipun kita masih harus gigit jari dan menelan pil pahit, karena persoalan yang mereka hadapi belum dapat di-follow up lebih jauh. Sehingga rasa keadilan yang diharapkan masih jauh dari jangkauan dan semahal budget dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan diharapkan.

 

Bagaimana mungkin keadaan semacam ini terus dibiarkan, sementara Pemerintah telah mencanangkan Tahun 2010 sebagai tahun Indonesia Sehat, yang berarti segala aspek yang berhubungan seputar dunia kesehatan terutama kedokteran seharusnya sudah mulai disiapkan guna mengantisipasi berbagai macam persoalan dan permasalahan baik yang telah ada dan yang belum terjadi. Dalam hal ini payung hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di bidang kedokteran terutama Mal Praktek harus sesegera mungkin diadakan. Bukan hanya sekedar perlindungan bagi masyarakat tetapi diharapkan para tenaga medis itupun dapat meningkatkan kinerjanya dengan menekankan pada profesionalisme yang berstandard internasional. Selamat hari Bakti Dokter Indonesia.

 

Jakarta, 29 Mei 2008

-----

Penulis adalah Praktisi Hukum - Pemerhati masalah Sosial dan Kesehatan.

 

 

TRAGEDI ABDI NEGARA

May 23, 2009 at 8:21pm

 

TRAGEDI ABDI NEGARA

(Kupasan Terhadap Sepak Terjang Aparat Penegak Hukum & Aparat Pemerintahan)

 

 

Pengantar

 

Terkuaknya skandal BLBI yang melibatkan para petinggi Kejaksaan Agung, bukan hanya mencoreng institusi hukum di negara ini, tetapi sudah melukai hati nurani rakyat. Meski sebenarnya rakyat sudah tak heran atau kaget lagi karena sinyalemen dan fakta-fakta yang ada selama ini sudah teramat sering terjadi di tubuh para abdi negara terutama penegak hukum.

 

Memang manusia memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Semakin tinggi jabatan atau status sosialnya, maka semakin besar kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan hidup manusia pada intinya sama, yaitu sandang, pangan dan papan, kebuthan primer dan sekunder. Sedangkan kebutuhan lainnya lebih kepada gengsi belaka. Bila manusia sudah mengedepankan gengsi dan menganut faham hedonist tentu saja begitu besar dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan demikian tak aneh rasanya apabila korupsi merebak dimana-mana.

 

Tengok saja gaya hidup para abdi negara dan aparat penegak hukum kita. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan materi kemewahan demi suatu gengsi untuk meningkatkan status sosial. Rumah mewah, kendaraan mewah dan berbagai fasiliatas atau assesoris yang mewah begitu lekat dengan kehidupan meraka. Padahal kalau kita mau bertanya dan jujur pada hati nurani kita, dengan gaji sebagai abdi negara atau penegak hukum, sanggupkah mereka membeli atau memiliki semua barang mewah tersebut.

 

 

Pembahasan

A. Supremasi Hukum

 

Supremasi Hukum. Entah sampai kapan slogan tersebut bisa terwujud di negara ini. Rasa pesimis rakyat adalah wajar adanya, karena memang itu kenyataannya. Kasus-kasus besar yang selama ini menjadi sorotan media massa, pemberantasan korupsi dan sebagainya masih merupakan suatu hal yang masih belum dapat terwujud di negara ini. Saling tuding dan mendiskreditkan antar Pejabat atau Instansi yang berwenang malahan yang yang terjadi. Ironis memang tapi demikianlah realitanya. Rasanya tak satupun kasus-kasus besar dapat diungkap serta diselesaikan secara tuntas. Kebenaran dan keadilan masih begitu mahal harganya di negara ini, masih menjadi impian besar rakyatnya. Entah sampai kapan.

 

Bila kita membaca surat kabar atau menyaksikan berita di televisi, yang paling sering diexpose hanya sebatas kasus-kasus kecil yang dialami dan dilakukan masyarakat kecil pula. Berita pembunuhan, pencurian, perzinahan atau kasus narkoba mendominasi isi pemberitaan. Sementara kasus-kasus besar masih sebatas wacana dan kalaupun sedang dalam proses penyidikan, terasa dangkal dan entah sampai kapan bisa terungkap atau terselesaikan secara tuntas.

 

Namun sekali lagi yang sangat disayangkan kenapa aparat penegak hukum di negara ini hanya berani dan mampu mengungkap kasus-kasus kecil dan biasa, yang melibatkan masyarakat kelas bawah, sementara kasus-kasus besar yang melibatkan kelas atas atau pejabat tinggi masih belum berani atau setengah hati. Memang ada yang diproses secara hukum namun sering kali harus mengalami stagnasi atau kemandegan. Dan semisal sampai proses Pengadilan, maka vonis hukumannya pun pada akhirnya masih jauh dari rasa keadilan yang seharusnya.

 

Pemberantasan korupsi sebagai bagian dari penegakan hukum masih tertkesan ”tebang pilih” Sehingga sampai kini supremasi hukum belum dapat terwujud.

 

Bagaimana mungkin supremasi hukum bisa ditegakan dan diwujudkan bila aparat penegak hukumnya saja pola tingkahnya tak bedanya dengan para penjahat yang sesungguhnya, bahkan terkadang melebihi kejahatan yang dilakukan oleh penjahat itu sendiri. Ambil contoh kecil fenomena lalu-lintas dijalan raya dalam kesehariannya, dimana kita sering kali mengeluhkan keberadaan para preman jalanan, pak ogah, timer dan sebagainya, namun disisi lain petugas Kepolisian (Polantas) maupun petugas Dinas Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) bertindak tak ubahnya para preman jalanan, pak ogah, timer dan sebagainya itu. Mereka terkadang terlihat bukannya mengatur dan menegakkan disiplin dan peraturan lalu lintas, malah hanya melakukan penilangan dan kemudian ”tawar-menawar” dengan para pelanggar lalu-lintas. Tak heran bila para sopir angkutan umum dan para pengendara seenaknya mengendarai dan menghentikan atau memarkir kendaraannya, sehingga kemacetan dan kesemrawutan jalan raya terus saja terjadi bahkan semakin menjadi-jadi.

 

Betapa mudahnya pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), karena persyaratan dan prosedurnya masih saja bisa ”diakali” sehingga orang yang seharusnya belum layak memiliki SIM, begitu mudahnya mendapatkan ijin mengemudi, jadi kita tak perlu aneh bila angka kecelakaan lalu-lintas masih saja besar.

 

Pada proses penyidikan di Kepolisian pun masih saja banyak oknum-oknum yang memanfaatkan suatu kasus menjadi sumber pendapatan sampingan. Jadi jangan heran banyak masyarakat kita yang malas dan phobia bila berurusan dengan Polisi. Sebagai contoh kecil, ketika masyarakat ada yang kehilangan dompet atau kendaraan bermotor sering kali enggan melapor dengan alasan ”biaya” yang akan timbul nantinya lebih besar atau sama dengan harga barang tersebut, belum lagi proses verbal yang harus dilalui. Meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya benar, akan tetapi image semacam itu telah terbentuk di masyarakat.

 

Demikian pula sepak terjang para Jaksa, yang menjadikan kasus-kasus hukum sebagai ladang bisnis. Bahkan disinyalir tak sedikit Jaksa yang layak mendapat gelar Jaksa Bromocorah. Jual-beli kasus, tawar-menawar hukuman dan sebagainya, rasanya sudah menjadi hal yang dianggap biasa dan makanan dalam keseharian. Skandal BLBI yang belakangan ini diblow up merupakan salah satu bukti konkretnya.

 

Sayangnya entah sudah berapa kali terjadi pergantian pimpinan di Kejaksaan Agung, namun hasilnya jauh dari maksimal seperti yang di harapkan. Yang terjadi malah sebaliknya para Jaksa, khususnya para petinggi Kejaksaan tak ubahnya ”Penjahat” itu sendiri. Wacana untuk melakukan reshuffle atau perubahan dan pergantian jabatan dan organisasi di tubuh Kejaksaan Agung rasanya memang sudah sepantasnya segera dilakukan karena memang bersifat urgent. Jabatan strategis dari mulai Direktur sampai Jaksa Agung Muda harus secepatnya diganti dengan kader muda yang masih relatif bersih dan belum begitu terkontaminasi ”penyalahgunaan jabatan” dan ”budaya jual beli perkara”.

 

Apalagi dalam tubuh badan Peradilan (Pengadilan) kita. Dari mulai lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Pertama lainnya, Pengadilan Tinggi sampai benteng terkahir penegakkan hukum (Mahkamah Agung), masih saja banyak didapati Hakim-hakim nakal yang menjual-belikan suatu perkara hukum dengan perantara para petugas pengadilan seperti Penitera atau Juru sita dan juga Pengacara. Mafia peradilan masih dengan leluasa bergerak melakukan aksinya. Tak heran rasanya bila rasa keadilan masih sangat jauh dari yang diharapkan karena hukum masih sulit sekali ditegakkan.

 

B. Aparatur Pemerintahan (Birokrasi)

 

Sementara dalam tubuh institusi Pemerintahan pun tak jauh berbeda. Bagaimana mungkin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta kemajuan negara tercapai, bila aparat pemerintahan dari aparat pemerintahan paling bawah di tingkat Kelurahan, menengah ditingkat Pemerintahan Daerah sampai Pemerintah Pusat masih saja terinfeksi dan mengidap virus KKN, miskin hati dan mental demi kepentingan pribadi atau kelompoknya masing-masing, tega mengesampingkan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Seakan sumpah jabatan yang mereka ucapkan, bahkan di bawah kitab suci agama-masing-masing cuma menjadi simbol dan formalitas belaka.

 

Betapa kita harus melihat dan dengar dengan mata dan telinga kita, bagaimana tingkah polah para pejabat di negera ini yang hanya sekedar mencari jabatan dan mengumpulkan materi, karena mereka menganggap untuk menduduki dan mencapai posisi suatu jabatan tertentu itupun mereka harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit, sehingga jangan heran apabila angka korupsi dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan semakin hari terus saja terjadi. Komersialisasi jabatan (jual-beli jabatan) bukan hal baru di negara kita.

 

Betapa menyengangkan ketika kita tahu hasil dari beberapa survei dan penelitian, yang menyebutkan DPR dan Institusi Penegak Hukum sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya anggota Parlemen yang diperiksa dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Tak ubahnya dalam sistem organisasi pemerintahan, dalam institusi Departemen maupun BUMN, para Abdi Negara (PNS) dari golongan rendahan sampai pejabat-pejabatnya bermental rendah serta miskin hati, tega melakukan apapun demi kepentingan mereka sendiri meski harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak dan negara. Etos kerja para PNS masih menyedihkan, yang berdampak pada kinerja mereka pun tidak memuaskan. Tak jarang banyak diantara mereka diwaktu-waktu kerja yang semestinya, malah sibuk mencuri-curi waktu untuk mencari uang tambahan dengan berbisnis sampingan. Semua itu mereka lakukan dengan alasan gaji atau penghasilan pas-pasan yang tidak memadai dengan kebutuhan hidup mereka. Bahkan banyak sekali PNS yang bolos kerja berhari-hari bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan tak pernah ada sanksi tegas apalagi pemecatan.

 

Begitupun permasalahan seputar pelayanan publik yang masih sangat memprihatinkan. Pelayanan adminstrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, mutu pendidikan serta pemenuhan kebutuhan rakyat lainnya yang sebenarnya merupakan tanggung jawab dari aparat Pemerintahan. Betapa fenomena yang menyesakkan hati bila melihatnya masih saja terus terjadi. Kenapa di negara yang sesungguhnya kaya raya ini masyarakatnya masih harus menanggung beban hidup yang begitu besar dan jauh dari taraf kemakmuran.

 

Bila keluarga kita sakit dan harus masuk rumah sakit milik pemerintah yang seharusnya lebih manusiawi pelayanannya tetapi pada realitanya malah sebaliknya. Mengurus pembuatan KTP dan sebagainya yang seharusnya gratis pada kenyataannya harus membayar untuk mendapatkannya. Sementara itu betapa mudahnya bila kita minta dibuatkan ”KTP” lain dengan ”identitas baru” asalkan sanggup membayar. Mereka tak ubahnya ”pengemis kantoran”. Demikian juga dalam pembuatan paspor di Imigrasi tak jauh berbeda. Jangan heran apabila banyak buronan pihak berwajib yang melarikan diri ke luar negeri atau malah mungkin penjahat atau intel negara lain seperti intel negara Taiwan yang beberapa hari lalu tertangkap yang demikian leluasa bisa keluar-masuk ke negara kita, karena demikian lemahnya sistem dan mekanisme yang ada, apalagi mental para aparatnya.

 

Coba kita lihat di jalan-jalan raya atau parkiran mal-mal serta pusat hiburan, betapa banyak kendaraan dinas operasional berflat merah berlalu-lalang, meskipun diluar jam atau hari kerja. Bahkan yang lebih mengherankan, apabila kita amati lebih seksama yang mengendarai atau membawa kendaraan tersebut bukanlah si PNS atau pejabat tersebut akan tetapi sanak-keluarga atau koleganya.

 

Hampir disemua departemen virus KKN terutama korupsi telah mewabah dan sulit sekali diberantas karena sudah berkarat dan mendarah daging. Apalagi Departemen atau BUMN yang terkenal ”institusi basah”, seperti yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan kekayaan alam (ESDM) yang di dalamnya terdapat Pertamina dan PLN, Badan Pertanahan, lembaga yang mengurusi pangan (Bulog), Telekomunikasi, Perhubungan atau transportasi dan masih banyak lagi. Belum lagi yang terjadi di institusi Bea dan Cukai serta Pajak, seperti yang belum lama ini mulai terungkap namun sayangnya tidak di follow up lebih serius dan lebih lanjut lagi.

 

Korupsi dan penyalah gunaan wewenang atau jabatan, pungutan liar (pungli) pada tiap tingkatan birokrasi pada akhirnya harus mengorbankan rakyat. Betapa besar beban yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat ulah meraka. Dengan alasan kurangnya subsidi negara atau melonjaknya biaya operasional yang dikeluarkan, rakyatlah yang harus menanggung semua itu dengan naiknya harga-harga seperti rekening listrik, telepon serta harga BBM, yang kemudian berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok sehari-hari.

 

Adalah sangat ironis apabila selama ini kita hanya menyalahkan ”oknum” tertentu sebagai ”kambing hitam” dalam menjawab semua permasalahan yang ada. Padahal apabila yang melakukan semua itu hampir semua abdi negara, aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum, apakah masih pantas dan layak menyalahkan serta menyebutnya sekedar ”oknum”.

 

 

PENUTUP

 

Betapa Indonesia diklaim sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan hasil bumi serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tetapi karena masyarakatnya terutama para pejabat negara, abdi negara serta para penegak hukumnya miskin hati dan bermental rendah, kekayaan negara kita tidak bisa dinikmati secara maksimal dan rakyatnyapun selalu diselimuti bayang-bayang kemiskinan. Kapan kita mau berbenah diri, memperbaiki ini semua, kalau kita semua bersikap masa bodoh dan membiarkan keadaan ini terus berlangsung. Padahal Indonesia diramalkan akan menjadi ”Mercusuar Dunia” dan menjadi negara pemimpin. Andai saja tidak ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang, uang pajak serta semua hasil devisa benar-benar masuk ke kas negara, betapa makmurnya negara ini.

 

 

Jakarta, 18 Juni 2008

-----

Penulis adalah Praktisi Hukum, Pemerhati Sosial – Politik tinggal di Jakarta

 

 

IBUKU SEORANG PEMBOHONG ?

.

 

Ibuku Seorang Pembohong ? Sukar untuk orang lain percaya, tapi itulah yang terjadi, ibu saya memang seorang pembohong!! Sepanjang ingatan saya sekurang-kurangnya 8 kali ibu membohongi saya.

Saya perlu catatkan segala pembohongan itu untuk dijadikan renungan anda sekalian.

.

Cerita ini bermula ketika saya masih kecil. Saya lahir sebagai seorang anak lelaki dalam sebuah keluarga sederhana. Makan minum serba kekurangan.

.

 

PEMBOHONGAN IBU YANG PERTAMA.

Kami sering kelaparan. Adakalanya, selama beberapa hari kami terpaksa makan ikan asin satu keluarga.. Sebagai anak yang masih kecil, saya sering merengut. Saya menangis, ingin nasi dan lauk yang banyak. Tapi ibu pintar berbohong. Ketika makan, ibu sering membagikan nasinya untuk saya. Sambil memindahkan nasi ke mangkuk saya, ibu berkata : “”Makanlah nak ibu tak lapar.”-

 

 

PEMBOHONGAN IBU YANG KEDUA.

Ketika saya mulai besar, ibu yang gigih sering meluangkan watu senggangnya untuk pergi memancing di sungai sebelah rumah. Ibu berharap dari ikan hasil pancingan itu dapat memberikan sedikit makanan untuk membesarkan kami. Pulang dari memancing, ibu memasak ikan segar yang mengundang selera. Sewaktu saya memakan ikan itu, ibu duduk di samping kami dan memakan sisa daging ikan yang masih menempel di tulang bekas sisa ikan yang saya makan tadi.Saya sedih melihat ibu seperti itu. Hati saya tersentuh lalu memberikan ikan yg belum saya makan kepada ibu. Tetapi ibu dengan cepat menolaknya. Ibu berkata : “Makanlah nak, ibu tak suka makan ikan.”

 

 

PEMBOHONGAN IBU YANG KETIGA.

Di awal remaja, saya masuk sekolah menengah. Ibu biasa membuat kue untuk dijual sebagai tambahan uang saku saya dan abang. Suatu saat, pada dinihari lebih kurang pukul 1.30 pagi saya terjaga dari tidur.. Saya melihat ibu membuat kue dengan ditemani lilin di hadapannya. Beberapa kali saya melihat kepala ibu terangguk karena ngantuk. Saya berkata : “Ibu, tidurlah, esok pagi ibu kan pergi ke kebun pula.” Ibu tersenyum dan berkata : “Cepatlah tidur nak, ibu belum ngantuk.”

 

 

PEMBOHONGAN IBU YANG KEEMPAT.

Di akhir masa ujian sekolah saya, ibu tidak pergi berjualan kue seperti biasa supaya dapat menemani saya pergi ke sekolah untuk turut menyemangati. Ketika hari sudah siang, terik panas matahari mulai menyinari, ibu terus sabar menunggu saya di luar. Ibu seringkali saja tersenyum dan mulutnya komat-kamit berdoa kepada allah agar saya lulus ujian dengan cemerlang. Ketika lonceng berbunyi menandakan ujian sudah selesai, ibu dengan segera menyambut saya dan menuangkan kopi yang sudah disiapkan dalam botol yang dibawanya. Kopi yang kental itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih sayang ibu yang jauh lebih kental. Melihat tubuh ibu yang dibasahi peluh, saya segera memberikan cawan saya itu kepada ibu dan menyuruhnya minum. Tapi ibu cepat-cepatmenolaknya dan berkata : “Minumlah nak, ibu tak haus!!”

 

 

PEMBOHONGAN IBU YANG KELIMA.

Setelah ayah meninggal karena sakit, selepas saya baru beberapa bulan dilahirkan, ibulah yang mengambil tugas sebagai ayah kepada kami sekeluarga. Ibu bekerja memetik cengkeh di kebun, membuat sapu lidi dan menjual kue-kue agar kami tidak kelaparan. Tapi apalah daya seorang ibu. Kehidupan keluarga kami semakin susah dan susah. Melihat keadaan keluarga yang semakin parah, seorang tetangga yang baik hati dan tinggal bersebelahan dengan kami, datang untuk membantu ibu. Anehnya, ibu menolak bantuan itu… Para tetangga sering kali menasihati ibu supaya menikah lagi agar ada seorang lelaki yang menjaga dan mencarikan nafkah untuk kami sekeluarga.. Tetapi ibu yang keras hatinya tidak mengindahkan nasihat mereka. Ibu berkata : “Saya tidak perlu cinta dan saya tidak perlu laki-laki.”

 

 

PEMBOHONGAN IBU YANG KEENAM.

Setelah kakak-kakak saya tamat sekolah dan mulai bekerja, ibu pun sudah tua. Kakak-kakak saya menyuruh ibu supaya istirahat saja di rumah. Tidak lagi bersusah payah untuk mencari uang. Tetapi ibu tidak mau. Ibu rela pergi ke pasar setiap pagi menjual sedikit sayur untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kakak dan abang yang bekerja jauh di kota besar sering mengirimkan uang untuk membantu memenuhi keperluan ibu, pun begitu ibu tetap berkeras tidak mau menerima uang tersebut. Malah ibu mengirim balik uang itu, dan ibu berkata : “Jangan susah-susah, ibu ada uang.”

 

 

PEMBOHONGAN IBU YANG KETUJUH.

Setelah lulus kuliah, saya melanjutkan lagi untuk mengejar gelar sarjana di luar negeri. Kebutuhan saya di sana dibiayai sepenuhnya oleh sebuah perusahaan besar. Gelar sarjana itu saya sudahi dengan cemerlang, kemudian saya pun bekerja dengan perusahaan yang telah membiayai sekolah saya di luar negeri. Dengan gaji yang agak lumayan, saya berniat membawa ibu untuk menikmati penghujung hidupnya bersama saya di luar negeri. Menurut hemat saya, ibu sudah puas bersusah payah untuk kami. Hampir seluruh hidupnya habis dengan penderitaan, pantaslah kalau hari-hari tuanya ibu habiskan dengan keceriaan dan keindahan pula. Tetapi ibu yang baik hati, menolak ajakan saya. Ibu tidak mau menyusahkan anaknya ini dengan berkata ; “Tak usahlah nak, ibu tak bisa tinggal di negara orang.”-

 

 

PEMBOHONGAN IBU YANG KEDELAPAN.

Beberapa tahun berlalu, ibu semakin tua. Suatu malam saya menerimaberita ibu diserang penyakit kanker di leher, yang akarnya telah menjalar kemana-mana. Ibu mesti dioperasi secepat mungkin. Saya yang ketika itu berada jauh diseberang samudera segera pulang untuk menjenguk ibunda tercinta. Saya melihat ibu terbaring lemah di rumah sakit, setelah menjalani pembedahan. Ibu yang kelihatan sangat tua, menatap wajah saya dengan penuh kerinduan. Ibu menghadiahkan saya sebuah senyuman biarpun agak kaku karena terpaksa menahan sakit yang menjalari setiap inci tubuhnya.

 

Saya dapat melihat dengan jelas betapa kejamnya penyakit itu telah menggerogoti tubuh ibu, sehingga ibu menjadi terlalu lemah dan kurus.. Saya menatap wajah ibu sambil berlinangan air mata. Saya cium tangan ibu kemudian saya kecup pula pipi dan dahinya. Di saat itu hati saya terlalu pedih, sakitsekali melihat ibu dalam keadaan seperti ini. Tetapi ibu tetaptersenyum dan berkata : “Jangan menangis nak, ibu tak sakit.”

 

Setelah mengucapkan pembohongan yang kedelapan itu, ibunda tercinta menutup matanya untuk terakhir kali. Dibalik kebohongannya, tersimpan cintanya yang begitu besar bagi anak2nya. Anda beruntung karena masih mempunyai orangtua… Anda boleh memeluk dan menciumnya. Kalau orangtua anda jauh dari mata, anda boleh menelponnya sekarang, dan berkata, “Ibu/Ayah, saya sayang ibu/ayah.” Tapi tidak saya lakukan, hingga kini saya diburu rasa bersalah yang amat sangat karena biarpun saya mengasihi ibu lebih dari segala-galanya, tapi tidak pernah sekalipun saya membisikkan kata-kata itu ke telinga ibu, sampailah saat ibu menghembuskan nafasnya yang terakhir.Ibu, maafkan saya. Saya sayang ibu……. I'll Alway Love You Mom & Dad's  ..Always Pray for You...Forever.. :)

 

Sumber: Blog Tetangga

www.2lisan.com

 

 

 

FENOMENA BIAS GENDER

(GAY DAN LESBI, LIFESTYLE ATAU PILIHAN IDENTITAS)

 

Oleh : S. Adi K.

 

 

Hidup dijaman seperti sekarang ini layaknya hidup di dunia dongeng. Mungkinkah ini yang diramalkan oleh Pujangga Besar Ronggo Warsito sebagai “Jaman Edan”.

 

Kaum Hedonist yang saat sekarang ini banyak dijumpai dalam masyarakat “Megapolitan”  yang selalu mengikuti trend gaya hidup (lifestyle) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidup keseharian mereka. Penikmat “surga dunia” ini acap kali dianggap tidak mengindahkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tak heren jika cap negatif melekat kepada mereka. Manusia dibelahan dunia manapun berlomba-lomba mengejar materi dan popularitas. Demi menumpuk materi serta mendapatkan pengakuan sebuah prestige atau image di masyarakat, sebagian besar kita rela menjual harga diri (honour) dan menghalalkan segala cara.

 

Demikian halnya dengan perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut gender dan seksualitas. Ada yang menganggap masalah gender saat ini adalah bukan sekedar dampak dari gaya hidup atau arus modernisasi tetapi lebih kepada suatu pilihan identitas diri. Sebab ternyata dalam fenomena dan realita di masyarakat pilihan akan identitas jenis kelamin lambat laun mulai tersibak, bukan hanya Laki-laki dan Perempuan tetapi juga Homoseksual, baik itu Gay (Laki-laki yang menyukai Laki-laki) atau Lesbi (Perempuan yang menyukai Perempuan) serta Biseksual (menyukai Lelaki dan Perempuan).

 

Sebenarnya sudah sejak lama fenomena seperti ini ada. Bahkan sejak jaman dahulu kala, yaitu jaman Nabi Luth. Akan tetapi kaum penyuka sesama jenis baru berani menampakan dan membuka diri sekitar 5 tahun belakangan. Apalagi ketika arus informasi global begitu deras dan terbukanya menjangkau belahan dunia manapun, tak terkecuali di Indonesia. Maraknya dunia internet (cyber) belakangan ini semakin membuka wawasan pengetahuan kita akan kenyataan seperti itu. Dunia gay, lesbi atau biseksual sebenarnya sudah lama ada tapi masih “ terselimut kabut tebal” karena dunia itu belum bisa diterima seutuhnya oleh mayoritas masyarakat, meski faktanya ‘dunia’ semacam itu ada.

 

Pilihan atau gaya hidup pecinta sesama jenis, dalam kenyataannya tidak hanya  melanda masyarakat menengah atas tetapi juga menengah ke bawah. Dari mulai orang dewasa, remaja bahkan anak-anak yang masih terbilang di bawah umurpun telah memperlihatkan gejala tersebut.

 

Saya jadi teringat ketika, Internet pertama kali “booming” di Indonesia, dimana waktu itu saya pernah membuat sebuah tulisan di salah satu website. Ketika saya pertama kali membuat tulisan di internet waktu itu, niat saya hanyalah sekedar iseng belaka dan berusaha mencari tahu serta mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah issue-issue gender serta Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Dan alangkah terkejutnya saya mengetahui begitu banyak tanggapan (response) dari berbagai pihak dan kalangan. Mereka mengirimkan berbagai macam tanggapannya melalui e-mail . Dari mulai sekedar menanggapi, curhat (berbagi cerita) dan bahkan mengajak bertemu langsung. Dari mulai orang dewasa yang sudah berkeluarga, remaja dan para ABG. Saya tidak menyangka tulisan yang hanya sederhana itu begitu menarik keingin tahuan banyak orang.

 

Dari mulai hanya sekedar berkirim e-mail dan curhat tersebut ada beberapa yang kemudian menjadi cybermate (teman didunia maya). Bahkan pada akhirnya kita seperti sahabat dekat yang saling percaya berbagi cerita, meski diantara kita tak saling mengenal apalagi bertemu dan melihat  secara langsung. Apalagi kala itu belum ada webcam  yang memungkinkan melakukan teleconference seperti sekarang ini. Meski kebanyakan merupakan pengakuan (confession) tentang diri. Dari cara mereka bertutur kata dan mengungkapkan kalimat, jelas terlihat kecerdasan dan betapa luas wawasannya.

 

Belakangan bahkan kita bisa melihat sepak terjang mereka yang selama ini terpinggirkan, dengan kemampuan yang mereka miliki justru sangat membanggakan dan berdampak positif bagi lingkungannya. Memang kalau kita mau menganalisa dan mengakui secara jujur dan objektif, bahwa mereka yang kita anggap memiliki perilaku sesual menyimpang ternyata memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata.

 

Kalau kita mau jujur dan mencoba memahami sepenuhnya apa yang sedang dialami dan rasakan oleh mereka, maka akan terungkap suatu kenyataan betapa mereka juga insan manusia yang memiliki rasa ingin berkasih sayang seperti halnya kaum heteroseksual (straight). Yang menjadikannya berbeda adalah hanya pada orientasi seksual dan perasaan mereka yang cuma  bisa menyukai atau mencintai sesama jenis kelamin.

 

Eksistensi kaum gay atau lesbi belum bisa diakui dan diterima. Baru beberpa negara saja yang dengan tegas mengakui dan mengatur serta melindungi hak-hak mereka. Terlepas dari segi pandang negara dan agama atau kepercayaan, yang mengharamkan dan melarang perilaku semacam itu, namun kita juga harus menyikapinya secara objektif dan bijaksana. Bukankah tak ada satupun manusia di dunia ini yang mau menjadi kaum minoritas atau warga negara kelas dua. Seperti halnya tak ada manusia yang mau menjadi orang miskin, orang bodoh dan sebagainya. Begitupun halnya dengan mereka.

 

Tak adil rasanya bila kita masih saja memandang dengan sebelah mata tentang eksistensi mereka. Seharusnya kita tidak cuma memandang negatif perilaku seksual meraka yang dianggap tak lazim dan menyimpang. Seharusnya kita juga harus mengakui kapabilitas kemampuan mereka dalam banyak hal lainnya terutama dalam  beraktivitas dan berkarya. Dalam lingkungan kerja mereka bisa menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berdampak positif bagi lingkungan kerjanya. Apalagi dunia kerja yang berhubungan dengan seni dan kreatifitas yang menghasilkan karya seni tinggi.

 

Sebenarnya diantara mereka sendiri masih terjadi perbedaan cara pandang dan cara menyikapi keadaan diri serta esksistensi mereka. Meski belakangan mulai banyak wadah organisasi ataupun perkumpulan bagi mereka, tetapi polemik intern masih saja ada. Sebagian mereka berani terang-terangan mengakui dan menunjukan jati diri mereka yang gay atau lesbi, tetapi disisi lain sebagian masih hidup dalam “dunia abu-abu” karena belum berani mengakui secara jujur tentang apa yang terjadi dalam diri mereka, karena mungkin memang lingkungan belum bisa menerima sepenuhnya dan bahkan tak sedikit masyarakat yang menganggap perilaku menyimpang semacam ini merupakan suatu “penyakit”.

 

Bermunculannya aktivis gender yang berusaha mencoba membangun image di masyarkat yang disertai bukti positif tentang eksisitensi mereka lambat laun membuahkan hasil. Meski sangat disayangkan masih saja ada diantara mereka sendiri yang merusak imagenya dengan berperilaku negatif.

 

Kehidupan glamour yang menjadi pilihan sebagian besar mereka telah membentuk suatu citra yang berdampak kurang baik. Gemerlap dunia malam telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup kaum Luth ini. Memang sangat disayangkan jika hal tersebut terus saja terjadi bukan tak mungkin akan sulit bagi mereka membangun image untuk dapat lebih diterima dalam masyarakat. Fenomena gaya hidup semacam ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi hampir disemua kota.

 

Sepatutnya kita-kita yang hidup dalam alam modern ini mulai merubah cara pandang dalam menyikapi suatu persoalan atau fenomena dengan cara-cara yang lebih bijak dan tidak berfikiran sempit serta menghakimi. Toh tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bahkan kaum alim ulamapun tak luput dari ketidak sempurnaan ataupun dosa. Hendaknya kita tidak terbelenggu  kemunafikan dengan menganggap lebih sempurna dibandingkan mereka. Sebab biar bagaimanapun manusia tak akan pernah luput dari “kotoran” atau dosa.

 

Bukankah manusia tercipta dari air mani (sperma) yang menjijikan, kemudian hidup, tumbuh dan berkembang dengan mengantongi setumpuk kotoran dalam perutnya, lalu meninggal menjadi bangkai. Jadi apa yang bisa disombongkan dan dibanggakan, kecuali kemampuan diri untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak dalam hidup ini.

 

Betapa naif dan arogannya kita jika kita harus memaksakan mereka untuk mengikuti keinginan kita agar mereka meninggalkan perilaku semacam itu. Alangkah munafiknya kita bila masih saja menganggap diri kita lebih bersih dan jauh lebih baik dari mereka, sementara kita sadar, tak ada satupun manusia yang luput dari ketidak sempurnaan.

 

 

 

Jakarta, 27 Pebruari 2007

--------

 Penulis adalah Pemerhati masalah Sosial tinggal di Jakarta.


===========


BUDAYA MARK UP

 

Oleh : S. ADI. K

 

 

Mark Up atau menggelembungkan dana anggaran dari yang seharusnya merupakan salah satu bentuk kejahatan Korupsi yang paling banyak dan sering terjadi disemua sektor, dari  mulai tingkat lapisan terendah  sampai lapisan teratas, baik dalam lingkup Pemerintahan maupun Korporasi atau Perusahaan. Seolah karena sudah menjadi Hukum Kebiasaan, maka Mark Up sudah dianggap lazim dan bukan termasuk Tindak Pidana (Delik) Korupsi.

 

Dalam setiap kegiatan atau proyek pekerjaan di Instansi atau Lembaga-lembaga serta BUMN dan atau BUMD, hamper dapat dipastikan terjadi praktek Mark Up. Dari mulai kelas kecil-kecilan (Teri) sampai yang kelas besar (Kakap). Bisa dikatakan dalam setiap Proposal kegiatan atau proyek pekerjaan biasanya ada 2 (Dua) atau lebih proposal yang menyangkut estimasi anggaran, yang resmi sesuai standar atau prosedur dan yang lainnya adalah proposal anggaran yang telah di Mark Up. Selisih perbedaan dari anggaran tersebut itulah yang merupakan “keuntungan” dan dijadikan sebagai “penghasilan tambahan” bagi Abdi Negara atau PNS. Apalagi bila pihak penanggung jawab atau pelaksana kegiatan dan atau proyek pekerjaan bisa “bermain mata” atau kong kali kong dengan pihak ketiga yang terkait atau terlibat di dalamnya, tentu saja ini merupakan “bonus” tambahan bagi mereka. Semakin besar kegiatan atau proyek pekerjaannya, maka semakin besar pula Mark Up yang bisa dilakukan. Disampig tentu saja akan semakin banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi ada semacam bagi-bagi rejeki, begitu istilah kesehariannya.

 

Lebih konyolnya lagi tak jarang apa yang telah di Mark Up tidak sesuai dengan standar, misalkan: pengadaan barang yang seharusnya kwalitas No. 1 (Satu) tetapi kenyataannya barang tersebut hanya kwalitas No. 2 (Dua) atau No. 3 (Tiga), tetapi dengan anggaran tetap No. 1 (Satu) yang telah di Mark Up pula. Bahkan yang sangat ironis dan memprihatinkan, sering kali dilakukan dalam hal Mark Up proyek pekerjaan sarana dan prasarana umum, mereka tidak memperhatikan atau memperdulikan dampak negatif dan atau keselamatan masyarakat. Misalkan pembangunan jalan raya dan atau jembatan yang seharusnya dibuat pondasi dengan kedalaman minimal  1,5 (Satu Setengah) Meter tetapi pada prakteknya hanya dibuat sedalam ½ (Setengah) Meter. Begitupun bahan-bahan lainnya seperti Semen, Aspal, Besi Beton dan sebaginya hanya dipakai Kwalitas rendah, meski dalam proposal anggaran yang mereka buat dan ajukan untuk kwalitas terbaik.

 

Hampir dapat dipastikan setiap proposal tersebut mudah sekali diloloskan dan atau disetujui serta tidak ada pengawasan atau audit yang berarti. Bentuk pertanggung jawabannya pun sering kali hanya bersifat formalitas belaka. Ironisnya lagi pengawasan dan pemeriksaan terhadap setiap dana anggaran yang digunakan tidak begitu ketat dan Sanksinyapun juga tidak tegas, sehingga kegiatan Mark Up terus saja terjadi dan semakin marak, meskipun program pemberantasan KKN terutama Korupsi digalakan.

 

BPK dan BPKP serta Direktorat Jenderal Anggaran, yang merupakan Lembaga atau Instansi yang berwenang dalam hal anggaran, hingga saat ini belum melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal, karena sering kali masih saja ada oknum-oknumnya yang “bermain mata” ketika melaksanakan Audit dan atau Investigasi Penggunaan Anggaran.

 

Bayangkan betapa banyak terjadi penggelembungan dana anggaran yang terjadi setiap saat ketika ada kegiatan dan atau proyek pekerjaan di semua Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara dan atau Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara. Dana Anggaran yang merupakan uang rakyat habis menguap begitu saja dalam jumlah yang tidak sedikit. Bagaimana mungkin Pemerinta bisa mengentaskan kemiskinan jika dana yang seharusnya lebih besar dan banyak  digunakan untuk kesehjateraan rakyat malah terkorupsi dengan cara Mark Up.

 

 

Jakarta, 1 Pebruari 2011

 

--------

Penulis adalah Pemerhati Hukum dan Politik


============


JANGAN PANIK MR. PRESIDENT

 

Oleh: S. ADI. K

 

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) selalu “panik” setiap kali tersudut menghadapi suatu permasalahan, seperti misalnya ketika adanya Kasus Cicak VS Buaya dan Mafia Pajak. SBY kemudian membentuk suatu badan kerja khusus, seperti Tim Independen dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Padahal SBY seharusnya sadar dan menyadari, bahwa permasalahan yang intinya adalah dalam tubuh intern organisasi Penegak Hukum. Jadi seharusnya yang dibenahi adalah institusi Penegak Hukum tersebut, seperti POLRI dan KEJAKSAAN.

 

SBY sebagai Presiden seharusnya memilih dan mengangkat KAPOLRI dan JAKSA AGUNG yang benar-benar professional, bersih, jujur dan berani serta memiliki loyalalitas yang tinggi sebagai Pembantunya dalam hal Penegakan Hukum, khususnya pemberantasan Korupsi (KKN). Mereka yang dipilih tersebut nantinya harus dapat membenahi dan sekaligus membersihkan citra institusi yang selama ini tercoreng . Jadi seharusnya SBY menggunakan komponen serta instrument yang sudah ada, bukannya membentuk badan-badan ektra tersebut, karena pada akhirnya badan-badan tersebut pada kenyataannya bukan menyelesaikan permasalahan yang ada ttapi justru menambah persoalan baru.

 

Yang terjadi saat ini adalah KAPOLRI, JAKSA AGUNG dan MENTERI-MENTERI yang seharusnya menjadi “Pembantu Presiden” dalam menjalankan fungsinya sebgai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Bisa dikatakan para Pembatu Presiden tersebut tidak cukup patuh dan loyal kepada Presiden. Mereka lebih patuh dan loyal kepada pihak lain (PARPOL) yang mungkin lebih memiliki pengaruh lebih kuat dan atau men support mereka selama ini, ketimbang Presiden SBY  yang memili dan mengngkatnya dengan kekuatan hak prerogative.

 

Andai saja pembenahan (Reformasi Total) di tubuh POLRI dan KEJAKSAAN AGUNG dapat dilaksankan dan berjalan dengan baik, tentu penegakan Hukum pun dapat berjalan dengan baik pula. Bukankah KPK sendiri unsure-unsur diambil dari POLRI dan KEJAKSAAN. Kenapa mereka yang kemudian ditugaskan di KPK dapat melaksanakn tugas dan tanggung jawab serta fungsinya sebagai Penegak Hukum dengan jau lebih baik, dibandingkan dengan ketika mereka masih bertugas di induk institusi POLRI atau KEJAKSAAN? Karena dari segi independensi dan leadership di KPK jauh lebih Professional. Oleh karena itu benahi institusi POLRI dan KEJAKSAAN dengan melakukan Reformasi Total, bukan Cuma sekedar Reformasi setengah-setengah dengan restrukturisasi atau mutasi jabatan belaka, tetapi benahi juga system, struktur organisasi dan pengawasannya.  

 

Disamping itu Presiden harusnya lebih tanggap dengan mengkaji sekaligus berinisiatif untuk membenahi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum, terutama UU TIPIKOR dan KUHP. Percuma meski ada KPK dan Peradilan Tipikor kalau cuma sebatas formalitas belaka. Pelaku Korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan bias dijerat, ditangkap dan diadili, tetapi hanya mendapat hukuman ringan sekedarnya. Tidak ada efek jera bagi para pelaku yang telah dihukum dan pelaku yang belum tertangkap serta  “calon pelaku”. Harus ada Sanksi minimal plus Sanksi Tambahan berupa KERJA SOSIAL dan PERAMPASAN HARTA yang patut diduga hasil Korupsi. Sedang bagi Aparat Penegak Hukum yang melakukannya maka hukumannya harus jauh lebih berat. Aneh rasanya  didakwa korupsi puluhan Milyar bahkan Trilyunan Rupiah tetapi hanya di vonis beberapa tahun penjara (biasanya dibawah Tujuh  Tahun) dan denda beberapa Ratus Juta Rupiah (biasanya di bawah Lima Ratus Juta Rupiah). Jelas putusan (Vonis) semacam itu belum  memenuhi unsur dan atau rasa keadilan.

 

Presiden juga harus lebih mengoptimalkan dan atau memaksimalkan fungsi Lembaga atau Institusi pendukung lainnya seperti PPATK, KPPU, BPK dan BPKP.

 

Setelah maju ke depan dalam menyuarakan perang terhadap korupsi, SBY kemudian malah menyerahkan komando Pemberatasan Mafia Hukum dan Pajak kepada Wakil Presiden. Seharusnya yang diserahkan SBY kepada Boediono selaku Wapres adalah permasalahan di bidang Perekonomian dan Keuangan  karena notabene Boediono memiliki background keahlian dibidang itu, dibandingkan dengan kemampuan SBY dibidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jika saja SBY berani terus memegang Komando di garis terdepan dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi serta Mafia Hukum, seperti yang dicanangkannya selaman ini serta dapat membuktikannya, niscahya rakyat juga pasti akan mendukungnya.

 

Jika semua hal tersebut dilaksankan oleh Presiden SBY, setidaknya 50 % (Lima Puluh Persen) permasalahan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Mafia disemua bidang bisa direalisasikan. Dengan demikian SBY bisa melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagai Presiden.

 

 

 

 Jakarta, 31 Januari 2011

 

 

Penulis adalah Praktisi Hukum dan Pemerhati Politik

====================


MARI BELAJAR DARI KASUS CICAK VS BUAYA

 

 

Semua Pihak mulai dari masyarakat awam, praktisi dan pakar hukum serta para politikus beramai-ramai menyuarakan pendapatnya masing-masing, saling debat bahkan bersitegang. Bahkan bukan atas nama pribadi lagi tetapi juga membawa dan atau mengatas namakan kelompok, organisasi dan intitusi atau lembaga. Alhasil permasalahan yang awalnya merupakan kasus atau perkara biasa seperti halnya kasus lainnya, menajdi polemik besar yang dapat meruntuhkan kewibawaan bangsa ini.

 

Ada beberapa hal yang perlu diceremati dan ditelaah lebih jauh dari permasalahan tersebut, antara lain:

 

  1. Pemberantasan KKN terutama Korupsi di negara ini tidak boleh hanya mengandalkan KPK semata. Begitu banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara ini, bagaimana mungkin setumpuk permasalahan besar yang rumit hanya dibebankan pada satu lembaga saja. Belum lagi Personil KPK sendiri jumlahnya sangat terbatas.
  2. Percuma rasanya jika KPK nya OK tetapi tidak didukung oleh unsur-unsur lainnya. Benahi dan sempurnakan hukum dan atau peraturan perundangan yang ada seperti UU Tipikor, UU Peradilan Tipikor,  dan tentu saja UU tentang KPK itu sendiri. Institusi dan atau Lembaga lainnya yang menunjang pemberantasan korupsi harus segera dibenahi, diaktifkan serta dioptimalkan fungsi dan peranannya. Seperti Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman, Kompolnas, BPK, BPKP, Komisi Yudisial dan lain sebagainya serta tentu saja pengawasan secara intern melalui inspektorat dimasing-masing instansi terkait. Pemilihan dan atau pengangkatan Pejabat-pejabat pada semua tingkatan di Instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang ada di negara ini tidak boleh semata-mata hanya didsarkan kepada faktor pengalaman, kedekatan, apalagi “kesanggupan uang setoran”. Tetapi harus lebih dititik beratkan pada: bersih, jujur, tebal iman, kuat mental, berani dan tegas. Disamping tentu saja kapabilitas, kredibilitas dan track records nya.
  3. Mafia Peradilan, Mafia Kasus, Mafia Hukum atau apapun namanya harus secepatnya dibasmi, ditindak tegas dan diberikan sanksi seberat-beratnya. Semua Institusi atau pun Organisasi Penegak Hukumperlu pula direformasi dan dibenahi lebih baik lagi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Mahkamah Agung. Organisasi Advokat atau Pengacara juga perlu dibenahi. Buat aturan main yang lebih tegas disertai sanksi yang berat dan tegas pula bagi siapapun anggota atau oknumnya yang melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang cenderung untuk melanggar atau melawan hukum.
  4. Begitu banyak kasus-kasus KKN yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, dalam lingkup kecil ditingkat RT – Kelurahan, Propinsi – Negara, Lembaga Tinggi – Tertinggi Negara. Perlu kepeudilian dan keberanian kita semua sebagai Warga Negara yang peduli akan nasib masa depan bangsa untuk sama-sama menjunjung tinggi asas kejujuran dan berani untuk melaporkan dan atau mengambil tindakan pencegahan untuk memberantas KKN terutama Korupsi.
  5. Jadi salah kaprah apabila kita semua hanya mengandalkan peran KPK semata, seperti yang terjadi dalam kasus “Cicak Vs Buaya” yang pada akhirnya menjadi polemik besar di negara ini. Masih lemahnya aturan-aturan hukum yang ada serta belum berfungsinya lembaga atau intitusi pendukung menyebabkan semua saling debat, bertengkar dan berburuk sangka. Dari kasus ini kita semua dapat belajar, menelaah, serta bersikap bijak dan tegas. Ada upaya-upaya untuk mengadu-domba institusi penegak hukum di negara ini, mendeskreditkan atau menjatuhkan pihak-pihak tertentu dan  kriminalisasi KPK serta Politisasi Hukum.

 

 

Jakarta, 5 Nopember 2009

 

S. Adi. K

====================


BERBAGI DI HARI KASIH SAYANG

(Memaknai dan Menyikapi Valentine secara Bijak)

 

Oleh : S. ADI. K

 

Valentine, siapa yang tak kenal istilah itu yang sudah sangat akrab ditelinga dan hati anak manusia terutama kawula muda. Makna yang terkandung dalam kata tersebut terasa begitu dalam dan membekas. Tak heran bila banyak sekali yang begitu mensakralkan serta memperingati hari kasih sayang itu dihampir sebagian besar pelosok dunia. Meskipun history Valentine itu sendiri berawal dari peristiwa suatu tokah agama tertentu, namun karena dianggap mengandung makna yang positif, hal tersebut tidak dipermasalahkan.

 

Setiap tanggal 14 Pebruari, jutaan manusia memperingatinya sebagai momentum hari kasih sayang, Valentine’s Day. Berbagai cara maupun acara diadakan sebagai wujud pengungkapan kasih sayang dari seseorang kepada orang yang disayangi atau dicintainya. Yang sangat disayangkan adalah hingga kini, Valentine dimaknai dan disikapi secara sempit dan berlebihan. Valentine dianggap hanya untuk dirayakan oleh anak muda yang sedang kasmaran dan memiliki kekasih hati (pacar) dengan cara memberikan hadiah istimewa yang special. Tak jarang valentine dirayakan secara besar-besaran dan serba wah, bahkan terkadang nuansanya tendence to negative.

 

Kebiasaan yang banyak dilakukan oleh mereka yang merayakan valentine, yaitu pergi ke suatu tempat, biasanya tempat yang romantis seperti restaurant atau cafe serta nonton film berdua di bioskop. Yang kemudian banyak pula pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan special moment itu dengan mengadakan acara-acara special dan private, bernuansa pesta pora  hingar-bingar. Tidak sedikit pula yang berbau seks (sex’s party)

 

Memang sangat disayangkan bila sebagian besar masyarakat terutama para remajanya masih saja memaknai dan menyikapi perayaan valentine dengan cara-cara seperti itu. Tak heran bila sebagian masyarakat terutama kaum ulama atau tokoh agama, menyayangkan dan bahkan menganggap valentine sebagai budaya yang salah serta negatif. Bahkan ada pula yang mengharamkannya. Pendapat seperti itu tentu saja tak dapat disalahkan karena realitanya memang demikian. Sebagian masyarakat yang lain malah mencibir, kasih sayang kok hanya diperingati dan dilakukan setahun sekali. Ironis memang, tapi kalau kita yang merayakannya dengan cara-cara serta acara yang bertentangan dengan budaya dan agama, maka pertentangan dan pendapat-pendapat negatif akan terus saja mengganggap Valentine sebagai sesuatu yang tak perlu dan haram.

 

Nuansa serba Merah Muda (Pink), rangkaian bunga mawar dan bingkisan coklat atau boneka adalah yang tak bisa terpisahkan dalam setiap kesempatan perayaan Valentine. Suasana romantis diciptakan sebagai upaya agar momen spesial pengungkapan kasih sayang lebih bermakna serta mengena di hati.

 

Yang paling banyak merayakan dan hampir tidak pernah melewatkan peristiwa valentine ini adalah para Anak Baru Gede (ABG), yang setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Namun demikian pengetahuan dan  pemahaman yang masih sedikit tentang Valentine tersebut, acap kali disikapi keliru oleh para ABG. Bagi mereka valentine adalah perayaan cinta dan kasih sayang yang perlu bahkan wajib dirayakan setahun sekali dengan pasangan masing-masing. Sedangkan bagi mereka yang belum memiliki pasangan (pacar) alias masih jomblo, Valentine dijadikan ajang atau sarana pencarian jodoh.

 

Memang sangat disayangkan bila para kaum muda sering kali salah atau keliru dalam menyikapi sesuatu hal. Namun semua itu tak terlepas dari kesalahan dan peran kaum tua terutama orang tua. Para pendidik serta ulama dan tokoh agama pun memiliki andil yang tidak sedikit. Seharusnya mereka jauh lebih pro aktif memberikan pembelajaran, pengetahuan serta bimbingan tentang banyak hal agar para kaum muda terutama yang masih belia memiliki pengetahuan yang benar sehingga tidak salah langkah dan lebih bijak dalam menyikapi segala hal, termasuk tentang Valentine.

 

Terlepas dari berbagai polemik seputar perayaan valentine, kita semua seharusnya lebih kreatif lagi dalam menggali dan memaknai dengan lebih bijak agar valentine lebih memiliki makna atau arti yang lebih positif. Bagaimana kita sebagai kaum muda bisa menunjukan kepada semua pihak, bahwa orang muda juga dapat berbuat lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak.

 

Alangkah bijaknya bila pihak yang selama ini terbiasa merayakan valentine berdua hanya dengan pasangan saja atau merayakannya dengan nuansa pesta pora yang menghabiskan banyak biaya, merubahnya menjadi perayaan yang mengikut sertakan masyarakat sekitar yang kurang mampu, terutama fakir miskin atau anak-anak yatim-piatu serta anak-anak jalanan. Dengan demikian valentine akan terasa lebih bermakna dan memiliki arti besar dan berdampak positif. Bukan hanya bermanfaat dan memiliki makna pada pihak yang merayakannya, akan tetapi memiliki nilai sosial dan religius yang lebih tinggi.

 

Ketika segala sesuatunya ditempatkan pada porsi yang sebenarnya secara proporsional, maka tidak mustahil image negatif tentang valentine selama ini, perlahan namun pasti dapat berubah positif. Karena valentine sesungguhnya tidak mengenal perbedaan. Valentine milik siapapun, tidak peduli status sosial atau agama apapun. Seperti halnya cinta dan kasih sayang yang bersifat universal, demikian halnya Valentine. Selamat hari valentine. Tumbuhkan cinta dan kasih sayang terhadap siapapun, kapanpun dan dimanapun, agar keharmonisan serta kedamaian dapat lebih mewarnai kehidupan ini.

 

Jakarta, Pebruari 2007

-----

Penulis adalah Praktisi Hukum, Pengamat Sosial – Politik       


==============


MARI BERCERMIN DAN MENELADANI FIGUR RASULULLAH
(Hikmah dibalik Novel & Film Ayat-ayat Cinta)
Oleh: S. Adi. K

Belum banyak para pelaku seni atau seniman yang berani mengangkat tema-tema seni yang bernafaskan Islam. Selama ini novel cerita atau film yang bernuansa Islami hanya berkutat antara sibaik atau siputih dengan sijahat atau sihitam. Apalagi cerita yang diangkat biasanya hanya bertema mistis, yang hanya mengisahkan pertentangan antara manusia dengan setan dan hantu ataupun antara dukun ilmu hitam dengan Ulama. Sehingga tema-tema yang diangkat dalam ceritanya tidak menyentuh atau mendalami ajaran Islam lebih dalam atau sesungguhnya. Penonton tidak dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut meski mengandung unsur ajaran Islam.


Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya Muslim rasanya kurang peduli dengan issue-issue seputar ajaran agama Islam. Kurangnya pendekatan atau cara-cara pendekatan dalam memberikan informasi yang benar tentang Islam, telah menyebabkan pertentangan atau perbedaan penafsiran dan pendapat. Meski perbedaan itu dianggap sah-sah saja tetapi apabila terus didiamkan tanpa mau dicari solusi, disadari atau tidak sama halnya mendeskreditkan serta menimbulkan image negatif bagi agama Islam.


Tak aneh bila mereka yang Non Muslim menganggap Islam sebagai agama terorist hanya lantaran pemahaman dan penyikapan yang keliru Ummat Islam terhadap Non Islam. Kita begitu mudah dan kerasnya mencap sesesorang itu kafir atau bukan hanya karena perbedaan prinsip. Issue Poligami yang tanpa mau terlebih dahulu menempatkan dan menggali syariat atau kaidah-kaidah Islam di dalamnya, malah langsung “mengharamkannya”. Begitupun seputar penegakkan Hukum dan ketidak pekaan terhadap issue-issue sosial – kemanusiaan.
Seharusnya ummat Islam malu karena sampai saat ini kita belum sepenuhnya memahami ajaran agama Islam dengan baik dan sesungguhnya. Selama ini kita hanya mengetahui dan memahami Islam hanya pada batas wacana pemahaman tertentu saja, sementara apa dan bagaimana Islam yang sesungguhnya belum dapat kita pahami dengan baik, sehingga diantara ummat Rasulullah sendiri masih banyak pemahaman yang keliru yang pada akhirnya menyebabkan pertentangan dan conflict of interest. Timbul begitu banyak aliran yang masing-masing sering kali mengklaim sebagai aliran atau pihak yang paling benar pada akhirnya malah berdampak pada memecah belah Ummat Islam.


Sering kali satu sama lain diantara kita tidak mau perduli dengan nasib atau penderitaan yang dialami oleh saudara sesama Muslim. Fakta dari pemberitaan di televisi maupun surat kabar yang belakangan muncul belakangan ini, dimana masih banyak Saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan bahkan ada yang harus meninggal dunia dalam keadaan kelaparan, merupakan bukti betapa masih tipisnya keimanan kita terhadap ajaran Rasulullah untuk peduli terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim.


Belum lagi cara pandang atau perspektif kita yang keliru dalam menempatkan dan memposisikan segala sesuatu tentang Perempuan. Kita selama ini selalu menempatkan Perempuan sebagai “Warga Negara Kelas Dua” yang selalu menjadi “Objek” bukan “Subjek”. Meski kita sadar lambat laun kiprah Perempuan begitu besarnya, bahkan prosentase porsinya hampir sama besar dengan Laki-laki. Perempuan sudah bukan lagi hanya berperan sebagai sekedar ibu rumah tangga belaka, tetapi hampir semua bidang kehidupan sudah dapat digelutinya. Dari mulai pekerjaan yang kasar seperti pembantu rumah tangga dan buruh pabrik sampai profesi terhormat seperti dokter, hakim, astronot dan politikus.
Begitupun dalam hal posisi Perempuan sebagai istri. Apalagi ketika seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu (Poligami). Sering kali dalam melakukan Poligami tidak mengindahkan kaidah ajaran agama atau syariat Islam. Kita yang merasa seorang Laki-laki sering kali bersikap angkuh menganggap Perempuan sebagai objek seksualitas belaka atau menganggap dirinya dapat bersikap adil sehingga menjadikan alasan pembenar untuk melakukan Poligami. Hal-hal keliru seperti inilah yang kemudian menjadikan kata “Poligami” begitu ”haram” ditelinga dan mulut Perempuan.


Polemik tentang Poligami hingga saat ini begitu besar. Poligami begitu diharamkan dimasyarakat kita. Sehingga tak heran ketika beberapa waktu yang lalu ketika seorang Ulama yang awalnya begitu dipuja dan dipuji oleh masyarakat terutama kaum Perempuan belakangan malah ”dibenci” dan dijauhi hanya karena Ulama tersebut melakukan Poligami. Meski sebenarnya dalam Islam hal tersebut tidak diharamkan asalkan memenuhi semua persyaratan dan sesuai dengan syariat Islam.

Rasanya apa yang digambarkan atau dikisahkan dalam sebuah novel dan film “Ayat-ayat Cinta” yang belakangan ini heboh dapat mematahkan sekaligus menjawab pertentangan yang selama ini terjadi mengenai kedudukan serta cara pandang agama Islam terhadap Perempuan yang selama ini keliru dan berkonotasi negatif. Dalam novel dan film tersebut setidaknya kita bisa lebih baik lagi memahami bagaimana seharusnya kita (ummat Muslim khususnya) memperlakukan Perempuan terutama dalam hal apa dan bagaimana Poligami dapat dilakukan.
Kita juga telah keliru dalam menyikapi dan menempatkan persolan terhadap ummat selain Muslim. Cara pandang Islam terhadap kaum atau ummat yang selama ini kita cap “Kafir” ternyata jauh lebih beradab dan mulia. Kita seringkali melupakan bagaimana Rasulullah dan para Sahabatnya memperlakukan mereka dengan penuh kasih dan damai serta bijaksana. Beberapa kisah sejarah dikisahkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist telah menggambarkan hal tersebut, seperti: Rasulullah begitu pedulinya terhadap seorang pengemis buta yang tua renta dan bukan Muslim selalu diberinya makan dan disuapinya dengan penuh kasih sayang. Betapa Rasulullah memuliakan tamu-tamunya meski bukan Muslim. Betapa Sahabat Rasul Khalifah Umar bin Khatab begitu adil dan bijaknya mengambil keputusan terhadap keadilan yang diminta oleh seorang Yahudi. Itu semua hanya beberapa contoh keteladan dari ajaran Islam yang lambat laun ditinggalkan dan cenderung dilupakan.


Tokoh yang diperankan dalam novel dan film Ayat-ayat cinta setidaknya dapat mewakili fenomena yang terjadi dimasyarakat dibelahan dunia manapun terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Setidaknya kita bisa bercermin dalam adegan demi adegan yang ada dalam film tersebut, bagaimana kita selama ini memandang dan menyikapi ajaran Rasulullah sekaligus apa dan bagaimana yang seharusnya.
Fahri dan Aisyah sebagai tokoh utama dalam novel dan film tersebut setidaknya tahu menepatkan dirinya sebagai seorang Muslim dan Muslimah dalam memahi Islam serta menempatkan segala sesuatunya sesuai ajaran rasulullah. Bagaimana mereka memposisikan diri ketika berhadapan dengan orang asing yang bukan beragama Islam (Non Muslim), bagaimana mereka menghadapi fitnah keji dan lebih takut akan hukum Allah dibanding hukum dunia, serta bagaimana mereka memandang perkawinan bukan hanya sekedar nafsu duniawi semata terlebih lagi menyikapi masalah Poligami.
Penokohan Maria sebagai Perempuan Non Muslim dicerita itu adalah salah satu bentuk pengungkapan bahwa pada dasarnya mereka yang Non Muslim sebenarnya sangat interest dengan ajaran Islam, agama yang dibawa dan disebarkan oleh Rasulullah. Hanya saja karena sifat dan sikap rata-rata sebagian besar Ummat Islam yang notabene telah keliru memahami Islam, membuat mereka takut untuk mencari tahu apalagi untuk mempelajari Islam. Tetapi kekaguman Maria terhadap figur Fahri sebagai seorang Muslim telah membawa dirinya meninggal dalam keadaan Islam.
Begitupun peran Dua orang Wartawan (Jurnalis) asing yang berusaha mencari tahu tentang cara pandang dan perlakuan Islam terhadap kaum Perempuan, setidaknya menggambarkan fakta yang ada bahwa sebenarnya Bangsa-bangsa Barat yang mayoritas penduduknya Non Muslim sesungguhnya tertarik dengan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT sebagai penyempurna agama yang telah ada sekaligus penutup jaman.
Meski masih saja ada pro dan kontra tentang issue Poligami yang diangkat dalam novel dan film itu, tetapi antusiasme masyarakat begitu besar untuk membaca dan menontonnya. Terbukti dengan besarnya jumlah penonton yang menembus angka rekor penonton sebuah film Indonesia yang ada selama ini, bahkan banyak diantara penonton itu telah datang berkali-kali hanya untuk menyaksikan film bernuansa Islam tersebut.

Setidaknya meski masih ada kekurangan dan atau kesalahan dalam mengangkat cerita bernuansa relegius tersebut, cerita dalam film Ayat-ayat Cinta telah berusaha menempatkan ajaran syariat Islam dalam porsi dan posisi yang sebenarnya. Khususnya kita bisa bercermin pada sosok tokoh Fahri yang begitu meneladani Rasulullah. Sabar dan Ikhlas adalah kunci utama keimanannya hingga dapat melalui cobaan hidup hingga berhasil mencapai kebahagiaan.
Andai saja kita semua Ummat-Nya terutama kaum muda penerus Islam mau berinstrospeksi dan bercermin seperti halnya yang dikisahkan dalam film tersebut, tidak mustahil pemahamann yang keliru kita sebagai Muslim maupun mereka yang Non Muslim terhadap Islam akan jauh lebih baik lagi. Karena biar bagaimanapun, diakui atau tidak Islam adalah agama akhir jaman, Rahmatan Lil Al-Amin, yang di dalamnya telah mengatur bagaimana seharusnya manusia berprilaku demi kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Jakarta, 17 Maret 2008

==========


-4:52